Megacity Asia Yang Terlalu Sulit Untuk Dikelola

Disadur dan dikembangkan dari artikel 'Why many Asian megacities are miserable places' yang diterbitkan oleh The Economist oleh Inanta Indra Pradana untuk kotaraya.id

15 tahun silam seharusnya Tokyo tidak lagi menjadi kota terpadat di dunia. Setelah selama kurang lebih tujuh dekade memegang gelar tersebut, akhirnya ibukota Jepang tersebut turun tahta. Statistikawan PBB telah mengadopsi definisi baru tentang bagaimana sebuah kota bermula dan berakhir, sebuah pengakuan terhadap terjadinya urban sprawl. Menggunakan tolok ukur tersebut, data baru ini menempatkan Jakarta (Indonesia) di posisi puncak dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa, bayangkan saja ada sebuah ibukota negara yang jumlah penduduknya setara dengan jumlah penduduk satu negara, Kanada. Di peringkat kedua ada Dhaka (Bangladesh) dengan 37 juta jiwa, disusul oleh Tokyo (32 juta jiwa), Delhi & Shanghai (masing-masing 30 juta jiwa),

Data terkini dari PBB menunjukkan terjadinya urbanisasi yang luar biasa. Saat ini 45 % manusia tinggal di kota - kota besar dengan penduduk sekitar 50000 jiwa, sementara sisanya hidup di kota - kota yang lebih kecil berpenduduk sekitar 5000 jiwa. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan itu terjadi di (negara) Asia dengan pendapatan skala menengah. Hanya 1 dari 10 kota terbesar di dunia yang ada di luar benua tersebut dan hanya 7 dari 33 “Megacity” di dunia yang berada di luar Asia.Pada tahun 2050 akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 25 juta jiwa yang dibagi antara Jakarta & Dhaka, membuat jumlah penduduk mereka berdua saja akan mendekati jumlah penduduk di benua Australia..

Kesempatan ekonomi di kota - kota besar itu adalah salah satu alasan penduduk melakukan migrasi. Alain Bertaud dari New York University berpendapat “Orang - orang pindah ke kota untuk jadi bagian dari pasar tenaga kerja”, namun, jika pasar tenaga kerja (di kota - kota tersebut) tidak berjalan dengan benar “Anda justru sedang membangun jebakan kemiskinan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit, Jakarta saat ini menempati peringkat 132 dari 173 kota - kota terburuk di dunia. Selain itu ada Delhi, Dhaka dan Damaskus (Syria) yang juga berada di Asia. Banyak negara Asia yang kini berada dalam jebakan pendapatan menengah yang menimbulkan masalah pada kota - kota mereka. Jika ingin keluar dari jebakan tersebut mereka harus melakukan peninjauan secara mendalam tentang bagaimana kawasan perkotaan dikelola selama ini, karena bisa jadi cara - cara yang dilakukan justru disfungsional.

Kota yang paling tepat untuk melihat permasalahan ini secara langsung adalah Jakarta. Pengembangan kawasannya yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Akibat minimnya koordinasi strategis antara otoritas kota yang saling bertetangga ini, pengelolaan pemukiman dna kependudukan tidak dilakukan secara koheren yang mengakibatkan urban sprawling terjadi secara liar, layaknya sekumpulan kucing yang susah diatur.

Harga yang harus dibayar dari model tata kelola yang terfragmentasi ini dapat dilihat dari kasus kemacetan Jakarta yang sudah sangat tersohor. Berkali - kali kota ini menempati peringkat teratas kota termacet di dunia dari berbagai macam survey. Akibat tingginya harga hunian di sentra - sentra perekonomian dan pekerjaan, banyak warga tinggal di pinggiran kota yang jauh. Sistem transportasi umum yang ada dan masif nyatanya masih belum mampu membuat masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menjadi penyumbat jalan raya dan menyebabkan produksi udara. Hal - hal tersebut menjadi penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pemerintah Jakarta pernah menyebutkan bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kemacetan mencapai 6 Miliar Dollar setiap tahunnya. Urban sprawling yang telah mencapai kawasan pinggiran jauh di Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok adalah dampak dari minimnya koordinasi dalam aglomerasi, sesuatu yang sudah sangat krusial untuk dilakukan saat ini.

Masalah serupa juga dialami oleh megacity lainnya seperti Dhaka. Kota ini menderita karena minimnya koordinasi dengan kota-kota satelit di sekitarnya. Selain itu birokrasi yang dijalankan oleh multi institusi yang mencakup dua korporasi kota, otoritas pembangunan nasional, beberapa kementerian, dan puluhan badan berbeda yang secara individual bertanggung jawab atas hal-hal seperti air, limbah, dan transportasi. Akibatnya ada seorang pejabat di Dhaka North City yang mengeluh karena tidak bisa menangani 80 % masalah kotanya seperti kemacetan dan banjir, dikarenakan tidak memiliki wewenang. Menariknya, negara tetangga Bangladesh yaitu India yang menjadi rumah bagi beberapa kawasan “megacity” ternyata memiliki masalah koordinasi birokrasi yang serupa, sebagai contoh World Bank menyebutkan bahwa kawasan metropolitan Kolkata dikelola oleh 423 entitas pemerintahan yang berbeda. 

Selain kota - kota yang tata kelolanya disfungsional dan mengakibatkan kekacauan di atas, ada kota - kota megapolitan di Asia yang memiliki tata kelola aglomerasi yang baik dan bisa dibilang sukses. Salah satu modelnya adalah Shanghai yang dijalankan oleh pemerintah pusat sebagai provinsi. Kota ini dijalankan otoritas terpusat yang kuat dan mengurusi semua fungsi utama perkotaan mulai dari perencanaan sampai transportasi. Model tata kelola ini tentu dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh negara China yang membuat tekanan pemimpin tidak datang dari pemilih namun dari pemimpin yang lebih tinggi di Beijing. Selain itu ada juga kesadaran dari pemimpin partai untuk tidak membiarkan area kota tumbuh dengan tidak teratur.

Model lain yang menjadi contoh sukses adalah Tokyo. Kota ini dikelola secara terstruktur dengan Tokyo Metropolitan Goverment (TMG) memikul tanggung jawab atas layanan publik skala besar seperti air, limbah dan layanan kesehatan umum. Di bawah TMG ada 23 distrik serta sejumlah kota kecil pinggiran. Setiap kotamadya memiliki struktur pemerintahan (Walikota dan Dewan) terpilih sendiri, yang bertanggung jawab atas layanan lokal seperti sekolah, pengelolaan sampah dan juga pengembangan masyarakat. Koordinasi antar kota dan distrik tersebut dilakukan oleh TMG. Lewat pembagian yang logis ini, garis otoritas terbagi dengan jelas dan pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan secara terintegrasi. 

Seperti hanya kawasan megacity di negara Asia berpendapatan menengah, Tokyo tidak memiliki satu badan pemerintah tunggal untuk wilayah metropolitan yang lebih besar mencakup prefektur Kanagawa, Chiba dan Saitama. Di sini pemerintah nasional mengambil peran koordinatif yang penting terutama lewat kehadiran jaringan kereta metro dan komuter yang mengikat wilayah - wilayah tersebut menjadi berada dalam kesatuan jaringan. Koordinasi yang baik dan tata kelola transportasi umum yang optimal membuat lebih dari 90 % orang di wilayah Kota Raya Tokyo tinggal dalam jarak 20 menit berjalan kaki atau bersepeda dari sebuah stasiun. Hal ini dapat terjadi tentu saja tanpa mengenyampingkan fakta bahwa baik Tokyo maupun Shanghai lebih kaya daripada Megacity Asia lainnya.

Saat ini saat megacity problematik yang sudah eksis seperti Jakarta, Dhaka, Delhi sedang berupaya untuk menjadi lebih layak huni dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur, kita juga harus menyadari bahwa ada kawasan - kawasan lain di Asia yang menuju menjadi Megacity lainnya seperti Surabaya, Manila, Kuala Lumpur, dan Ahmedabad. Tanpa perubahan tata kelola maka kekacauan yang dialami pendahulunya juga akan dialami oleh kota - kota tersebut. Bukan investasi (untuk proyek - proyek) besar yang dibutuhkan, namun perombakan struktur kekuasaan, hal ini memang lebih sulit untuk dilakukan daripada menghamburkan anggaran, namun potensi hasilnya lebih Mega daripada yang dibayangkan.